Pencemaran lingkungan merupakan masalah yang semakin penting untuk diselesaikan, karena menyangkut keselamatan, kesehatan, dan kehidupan. Siapapun bisa berperan dalam menyelesaikan masalah pencemaran lingkungan ini, termasuk kita. Kita dapat memulai dari lingkungan yang paling kecil, yaitu diri sendiri.
Untuk menyelesaikan masalah pencemaran lingkungan ini, tentunya kita harus mengetahui sumber pencemar, bagaimana proses pencemaran itu terjadi, dan bagaimana langkah penyelesaian pencemaran lingkungan itu sendiri.

Sumber Pencemar

Pencemar datang dari berbagai sumber dan memasuki udara, air dan tanah dengan berbagai cara. Pencemar udara terutama datang dari kendaraan bermotor, industi, dan pembakaran sampah. Pencemar udara dapat pula berasal dari aktivitas gunung berapi.

Pencemaran sungai dan air tanah dapat berasal dari kegiatan domestik, industri, dan pertanian. Limbah cair domestik terutama berupa BOD, COD, dan zat organik. Limbah cair industri menghasilkan BOD, COD, zat organik, dan berbagai pencemar beracun. Limbah cair dari kegiatan pertanian terutama berupa nitrat dan fosfat.
Proses Pencemaran

Proses pencemaran dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung yaitu bahan pencemar tersebut langsung berdampak meracuni sehingga mengganggu kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan atau mengganggu keseimbangan ekologis baik air, udara maupun tanah.

Proses tidak langsung, yaitu beberapa zat kimia bereaksi di udara, air maupun tanah, sehingga menyebabkan pencemaran.

Pencemar ada yang langsung terasa dampaknya, misalnya berupa gangguan kesehatan langsung (penyakit akut), atau akan dirasakan setelah jangka waktu tertentu (penyakit kronis). Sebenarnya alam memiliki kemampuan sendiri untuk mengatasi pencemaran (self recovery), namun alam memiliki keterbatasan. Setelah batas itu terlampaui, maka pencemar akan berada di alam secara tetap atau terakumulasi dan kemudian berdampak pada manusia, material, hewan, tumbuhan dan ekosistem.

Langkah Penyelesaian

Penyelesaian masalah pencemaran terdiri dari langkah pencegahan dan pengendalian. Langkah pencegahan pada prinsipnya mengurangi pencemar dari sumbernya untuk mencegah dampak lingkungan yang lebih berat. Di lingkungan yang terdekat, misalnya dengan mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan, menggunakan kembali (reuse) dan daur ulang (recycle).

Di bidang industri misalnya dengan mengurangi jumlah air yang dipakai, mengurangi jumlah limbah, dan mengurangi keberadaan zat kimia PBT (Persistent, Bioaccumulative, and Toxic), dan berangsur-angsur menggantinya dengan Green Chemistry. Green chemistry merupakan segala produk dan proses kimia yang mengurangi atau menghilangkan zat berbahaya.

Tindakan pencegahan dapat pula dilakukan dengan mengganti alat-alat rumah tangga, atau bahan bakar kendaraan bermotor dengan bahan yang lebih ramah lingkungan. Pencegahan dapat pula dilakukan dengan kegiatan konservasi, penggunaan energi alternatif, penggunaan alat transportasi alternatif, dan pembangunan berkelanjutan (sustainable development).

Langkah pengendalian sangat penting untuk menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat. Pengendalian dapat berupa pembuatan standar baku mutu lingkungan, monitoring lingkungan dan penggunaan teknologi untuk mengatasi masalah lingkungan. Untuk permasalahan global seperti perubahan iklim, penipisan lapisan ozon, dan pemanasan global diperlukan kerjasama semua pihak antara satu negara dengan negara lain.

Pemprov DKI Jakarta menyatakan tidak mampu memenuhi penambahan 30 persen ruang terbuka hijau (RTH) di Ibu Kota seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang No 26 tahun 2007 tentang tata ruang dan wilayah.

Dalam pertemuan dengan Komite Evaluasi Lingkungan Kota (KELK), pekan kemarin, Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo mengatakan, Pemprov DKI Jakarta hanya menargetkan penambahan RTH dari 9,6 persen saat ini menjadi 13,94 persen hingga tahun 2010.

”Itu pun dengan sudah susah payah kita lakukan. Lahan yang luas seperti itu kan nggak mungkin kita laksanakan. Kita harus menyediakan lahan seluas 120 kali luas lapangan bola. Bila dipaksakan, berapa yang harus disediakan,” kata gubernur Fauzi.

Namun, kata Fauzi, pemerintah sudah menyiapkan sejumlah kebijakan menambah RTH. Langkah yang akan ditempuh Pemprov DKI Jakarta menambah RTH adalah dengan mengembalikan semua lahan sesuai dengan peruntukkannya. Misalnya, menertibkan kembali area hijau yang dihuni pedagang kaki lima (PKL) maupun pemukiman padat penduduk.

Penertiban yang dimaksud dalam Rancangan Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2008, berupa penataan pedagang tanaman hias dan ikan hias di Pasar Barito yang berdiri diatas Taman Ayodya. Penataan kawasan Rawasari yang dihuni pedagang keramik, serta memindahkan 27 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Tidak hanya itu, Pemprov juga menginventarisir penertiban pada 16 kawasan pemukiman dan lahan guna mengembalikan fungsi awal serta perluasan RTH. (Tabel 16 Kawasan yang ditertibkan)

Namun, kebijakan itu ditentang habis Walhi Jakarta maupun Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. Menurut pengacara publik LBH Jakarta, Nurkholis Hidayat, upaya penataan 16 kawasan akan semakin menambah jumlah pengangguran, dan menjadikan ribuan warga yang tinggal di kawasan tersebut menjadi gelandangan, karena tidak lagi mempunyai tempat tinggal.

”Ada sekurangnya 10 ribu warga yang akan menganggur dan tidak mempunyai tempat tinggal kalau 16 kawasan pemukiman dan pedagang digusur demi memperluas RTH,” tandas Nurkholis.

Namun, Fauzi membantah jika tindakan pemerintah tersebut dinilai sebagai bentuk penggusuran. ”Bukan penggusuran, tapi penataan supaya lebih rapi,” ujar gubernur. Penataan kawasan-kawasan itu untuk pengembalian fungsi ruang hijau, karena pemerintah kesulitan kalau membeli lahan. ”Harga tanah semakin tahun semakin tinggi. Kalau beli untuk lahan hijau, pemerintah tidak punya uang. Solusinya, ya menata kembali kawasan yang dulunya hijau, sekarang jadi pemukiman. Kita nggak menggusur kok, kan ditata agar bagus,” beber Fauzi.

Ketua Komite Evaluasi Lingkungan Kota (KELK) Provinsi DKI Jakarta Parni Hadi mengatakan pihaknya meminta Pemprov untuk tidak menggunakan langkah penggusuran atau pengosongan lahan dalam program penambahan RTH.

Usulan tersebut direspon positif gubernur. Menurut gubernur kepada pengurus KELK, dalam mengembalikan fungsi sekaligus memperluas ruang hijau, pemerintah mempertimbangkan aspek sosial-ekonomi maupun ekologis.

”Yang penting adalah jangan lakukan penggusuran untuk menambah RTH, masih ada jalan lainnya seperti pengoptimalan penghijauan di pemukiman dan pembenahan kampung menjadi lebih baik,” saran Parni kepada gubernur.

Parni yang mantan Pimred LKBN Antara ini menilai keinginan politik Pemprov DKI Jakarta memperbaiki kondisi ruang terbuka hijau agar kualitas lingkungan di ibukota meningkat merupakan hal yang positif, meski pemerintah harus memperhatikan keberadaan rakyat miskin. Anggota KELK, Darundono memaparkan keberadaan RTH di DKI sangat penting selain sebagai tempat resapan air juga sebagai wahana untuk menetralisasi karbon monoksida.

Upaya lain yang dilakukan pemerintah guna menambah ruang hijau, kata Fauzi, yakni mengoptimalkan sejumlah taman. Sarwo Handayani, Kepala Dinas Pertamanan menjelaskan, bentuk pengoptimalan adalah merevitalisasi taman yang tidak terawat. Misalnya, banyak tanaman perdu sehingga menutupi keindahan taman.

Kemudian memperluas Taman Interaktif, tidak hanya seluas 300-400 meter tapi diperluas menjadi 700-1.000 meter di setiap Rukun Warga (RW). Perluasan Taman Interaktif sangat besar manfaatnya untuk daerah khususnya kawasan padat bangunan. Dengan upaya diatas, Foke –sapaan akrab– optimis RTH bisa ditambah secara bertahap.

Namun, Darundono meminta Pemprov juga mengembalikan fungsi RTH diatas bangunan perumahan, hotel, wisma, apartemen serta pusat perbelajaan. ”Bangunan-bangunan tersebut perlu diteliti pula, sebab dulunya beberapa lahan yang menjadi fondasi bangunan merupakan area resapan air atau ruang hijau. Persoalannya, berani tidak gubernur menindak tegas seperti tindakan penertiban pada pemukiman padat penduduk,” terang Darundono.

Dalam Rencana Strategis Kerja Pemerintahan Lima Tahun (2007-2012), gubernur juga menyinggung komitmennya menata ruang terbuka hijau yakni tercantum pada poin mengenai lingkungan hidup. Disitu disebutkan, Pemprov akan menata RTH di kawasan bantaran sungai seluas 20 hektare; penataan jalur hijau jalan dan jalan tol (luas 20 hektare); peremajaan pohon sebanyak 500.000 pohon; pemeliharaan RTH Taman dan Jalur hijau (500 hektare); serta tersusunya rencana dan trace RTH.

Data Penertiban Sejumlah Kawasan untuk Menambah RTH tahun 2008
1. Komunitas pedagang kolong rel KA Jl Probolinggo, Menteng, Jakpus
2. Kolong rel KA samping Kedubes AS, Gambir, Jakpus
3. Pedagang di dalam Taman Ayodya, Jaksel
4. Penghuni di dalam Taman Danau Sunter Selatan, Jakarta Utara
5. Permukiman padat di Jakarta Utara (tidak disebutkan)
6. Permukiman padat di Jakarta Barat (tidak disebutkan
7. Permukiman padat di Jakarta Selatan (tidak disebutkan)
8. Permukiman padat di Jakarta Timur (tidak disebutkan)
9. Permukiman padat di Jakarta Pusat (tidak disebutkan)
10. Jalan Bambu 25 RT007/04, Cawang, Kramat Jati, Jaktim
11. Karang Tengah, Cilandak, Jakarta Selatan
12. Kembangan, Jakarta Barat
13. Permukiman padat di Pasar Minggu, Jaksel
14. Lahan dan bangunan di Jalan Cempaka Putih Tengah 15 Jakpus
15. Lahan dan Bangunan di Jalan Waringin Raya, Jaktim
16. Sisi utara Jalan Hayam Wuruk, Jakbar
17. 28 titik SPBU di jalur hijau

Total Lahan yang Ditertibkan 98.237 m2
Sumber: RAPBD DKI Jakarta 2008.

Udara Bersih
Tidak hanya mengurangi banjir, penyusutan RTH juga berbahaya bagi menipisnya udara bersih Jakarta. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) DKI Jakarta mengakui, jika Jakarta tidak memiliki cukup RTH yang mampu membantu menetralisir racun dari asap kendaraan bermotor, industri, dan lainnya.
Sumbangan polusi terbesar dari kendaraan bermotor, yaitu 70 persen. ”Akibatnya, Jakarta menyandang kota terpolusi nomor tiga di dunia berdasar laporan WHO PBB,” ujar Kepala BPLHD DKI Budirama Natakusumah, belum lama ini.
Berdasarkan Studi Lembaga Bina Lanskap, Fakultas Arsitektur Lanskap dan Teknologi Lingkungan, Universitas Trisakti (2003), dengan standar 7,81 meter persegi RTH per seorang penduduk, luas RTH yang dibutuhkan sebagai pengendali kualitas udara dan penyerap gas polutan di Jakarta adalah senilai 36 persen dari luas kota, yang berarti seluas 23.500 hektare. Ini berarti dengan luas RTH 9,12 persen (6.900 ha) pada 2006, Jakarta kini hanya memiliki kapasitas pengendali udara 25 persen, atau hidup dengan seperempat paru-paru kota.
Padahal, satu hektare RTH mampu menghasilkan 0,6 ton oksigen. Jumlah tersebut guna dikonsumsi 1.500 penduduk per hari, mengurangi suhu 5-8 selsius, meredam kebisingan 25-80 persen, dan menyerap gas polutan 75-80 persen.
Selamet menuding pemprov tidak memiliki keseriusan dalam menambah RTH. Buktinya terlihat dari inkonsistensi Pemprov DKI Jakarta membuat pembangunan fisik bangunan, infrastruktur, dan transportasi dengan cara menggusuri taman atau lapangan olahraga, median jalur hijau dan menebangi pohon. (sulung prasetyo)

Idealnya Jakarta dengan kepadatan penduduk dan tingkat polusi yang tinggi membutuhan 22 hektare atau 33 persen ruang hijau. Terlebih menilik perkembangan jumlah warga hingga 2010 setidaknya dibutuhkan 513 hektare lahan hijau. Jakarta pada 1970 pernah memiliki ruang hijau hampir 49 persen. Dari areal lahan hijau sekitar 33.000 hektare kini sudah menyusut tinggal 6.000 hektare.

Hilangnya lahan hijau di Jakarta disebabkan oleh perubahan fungsi lahan. Ada yang berubah menjadi apartemen, perumahan, perkantoran, atau pertokoan. Disisi lain kepadatan penduduk hingga 180 jiwa per hektare dan perkembangan kendaraan bermotor yang mencapai enam juta unit per tahun menyebabkan polusi udara.

Menurut pakar tata kota Suryono Herlambang, minimnya ruang hijau membawa dampak kepada kehidupan sebuah kota. Ditambahkan Suryono, saat ini banyak ruang hijau di Jakarta berubah fungsi sehingga kantong air menyempit. Selama ini Jakarta Selatan menjadi andalan resapan air. Namun, 70 persen wilayah itu kini sudah diisi bangunan. Padahal, daerah Jakarta yang datarannya 40 persen lebih rendah dari permukaan laut mutlak membutuhkan ruang terbuka hijau dan kantong air.

Jakarta berubah menjadi kota yang padat, panas dan banjir. Padahal, kota ini mempunyai mimpi menjadi daerah yang aman, nyaman, bersih, dan tertib. Untuk mewujudkan itu, berbagai penertiban dilakukan. Jakarta yang hijau memang masih menjadi mimpi.

Hutan jati di Bojonegoro, Jawa Timur

Hutan jati adalah sejenis hutan yang dominan ditumbuhi oleh pohon jati (Tectona grandis). Di Indonesia, hutan jati terutama didapati di Jawa. Akan tetapi kini juga telah menyebar ke berbagai daerah seperti di pulau-pulau Muna, Sumbawa, Flores dan lain-lain.

Hutan jati merupakan hutan yang tertua pengelolaannya di Jawa dan juga di Indonesia, dan salah satu jenis hutan yang terbaik pengelolaannya.

Jati jawa, asli atau introduksi? Para ahli (altona, 1922; Charles, 1960) menduga bahwa jati di Jawa dibawa oleh orang-orang Hindu dari India pada akhir jaman hindu (awal abad X1V, hingga awal abad XVI). Akan tetapi beberapa ahli yang lain menyangkal, dan menyatakan bahwa tidak ada alasan yang cukup kuat untuk menyatakan bahwa jati bukan tumbuhan asli Jawa (Whitten dkk., 1999). Hipotesa introduksi jati dari india ke jawa sudah barang tentu sulit dihindari, mengingat sifat kayunya yang sejak ratusan tahun sangat dikenal, sehingga sudah barang tentu manusia sangat berperanan penting terutama dalam penyebarannya yang terbaru. Padahal menurut Peluso (1991), ketika pedagang belanda mendarat di jawa pada pertengahan abad XVII, mereka mendapati tegakan jati campuran atau bahkan tegakan jati hampir murni yang terbentang beratus-ratus kilometer di bagian tengah pulau jawa. Bila hipotesa introduksi jati dari india dibenarkan, maka introduksi tersebut telah berlangsung pada jaman yang lebih kuno, paling tidak sekitar abad VI, yakni ketika pertukaran kebudayaan antara India dan Indonesia berlangsung sangat kuat. Namun tidak ada catatan sejarah yang menguatkan dugaan itu. Dipihak lain hipotesa introduksi jati dari India ke Jawa juga menimbulkan pertanyaan yang sulit dijawab terutama tentang diketemukannya populasi jati alam di beberapa pulau terpencil di Indonesia seperti di Madura, Muna, dan ketidakhadirannya di pulau pulau lain selain di jawa padahal pulau – pulau tersebut (Sumatera misalnya) juga berperan penting dalam jalur migrasi manusia antara India, Thailand, Cambodga, China, Jepang. Berdasar itu Gartner (1956) meragukan hipotesa Altona, demikian pula Troup (1921) yang cenderung mengganggap bahwa keberadaan jati di Jawa dan beberapa pulau di indonesia adalah alami.Penelitian Kertadikara (1992) yang mempelajari keragaman genetika beberapa populasi jati India, Jawa dan Thailand dengan menggunakan isoenzym serta data morfologi, menunjukkan bahwa populasi jati dari India memiliki struktur genetika sangat khas yang jauh berbeda dengan populasi jati Jawa dan Thailand. Sementara struktur genetika populasi jati Thailand lebih dekat dengan struktur genetika populasi jati Jawa. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pertama populasi jati India telah sejak lama terisolasi secara geografi dari populasi-populasijati lainnya. Kedua, bila hipotesa introduksi jati dari india ke Jawa dibenarkan, seharusnya akan terlihat kedekatan struktur genetika antara populasi Jawa dan India. Berdasar itu Kertadikara (1992)cenderung pada hipotesa migrasi alami jati dari pusat penyebaran alaminya di daratan asia tenggara (yang kemungkinan besar terletak di Myanmar), menggunakan pulau ke pulau yang menghubungkan daratan asia dengan kepulauan indonesia pada jaman pleistocene. Hubungan antra daratan asia dan kepulauan indonesia tersebut dimungkinkan akibat penurunan permukaan air laut sekitar 100 hingga 120 m lebih rendah dibanding permukaannnya sekarang. Sementara keberhasilan instalasi jati di jawa dan beberapa pulau lainnya tergantung sepenuhnya pada kebutuhan klimatik dan edafik, yang menyebabkan penyebaran alami jati bersifat terputus-putus.

Para ilmuwan mengatakan lebih dari separuh spesies tanaman dan binatang tinggal di hutan hujan. Juga lebih dari 1/4 obat-obatan berasal dari sini. Hutan hujan hanya meliputi wilayah sekitar 2% dari wilayah tanah bumi, namun hutan hujan masih menyediakan 40% oksigen.

Hutan hujan dapat ditemukan di 3 wilayah geografis utama di seluruh dunia.

• Amerika Tengah di basin Sungai Amazon.
• Afrika – basin Zaire, dengan sejumlah kecil di Afrika Barat; juga Madagaskar timur.
• Indo-Malaysia – pesisir barat India, Assam, Asia Tenggara, Guinea Baru, dan Queensland, Australia.

Hutan hujan mendapatkan hujan rata-rata 50 sampai 250 inch setahun. Pada tahun-tahun hangat jarang mencapai suhu di atas 93 F atau di bawah 68 F. Memiliki kelembaban rata-rata 77% sampai 88%

Hutan hujan memiliki hamparan dedaunan hijau yang busuk di tanah carpet. Ini disebut lapisan humus.

Hutan bakau di Zambia, Afrika.

Hutan bakau atau disebut juga hutan mangrove adalah hutan yang tumbuh di atas rawa-rawa berair payau yang terletak pada garis pantai dan dipengaruhi oleh pasang-surut air laut. Hutan ini tumbuh khususnya di tempat-tempat di mana terjadi pelumpuran dan akumulasi bahan organik. Baik di teluk-teluk yang terlindung dari gempuran ombak, maupun di sekitar muara sungai di mana air melambat dan mengendapkan lumpur yang dibawanya dari hulu.

Ekosistem hutan bakau bersifat khas, baik karena adanya pelumpuran tadi –yang mengakibatkan kurangnya aerasi tanah; salinitas tanahnya yang tinggi; serta mengalami daur penggenangan oleh pasang-surut air laut. Hanya sedikit jenis tumbuhan yang bertahan hidup di tempat semacam ini, dan jenis-jenis ini kebanyakan bersifat khas hutan bakau karena telah melewati proses adaptasi dan evolusi.

Luas dan Penyebaran

Hutan-hutan bakau menyebar luas di bagian yang cukup panas di dunia, terutama di sekeliling khatulistiwa di wilayah tropika dan sedikit di subtropika.

Luas hutan bakau Indonesia antara 2,5 hingga 4,5 juta hektar, merupakan mangrove yang terluas di dunia. Melebihi Brazil (1,3 juta ha), Nigeria (1,1 juta ha) dan Australia (0,97 ha) (Spalding dkk, 1997 dalam Noor dkk, 1999).

Di Indonesia, hutan-hutan mangrove yang luas terdapat di seputar Dangkalan Sunda yang relatif tenang dan merupakan tempat bermuara sungai-sungai besar. Yakni di pantai timur Sumatra, dan pantai barat serta selatan Kalimantan. Di pantai utara Jawa, hutan-hutan ini telah lama terkikis oleh kebutuhan penduduknya terhadap lahan.

Di bagian timur Indonesia, di tepi Dangkalan Sahul, hutan-hutan mangrove yang masih baik terdapat di pantai barat daya Papua, terutama di sekitar Teluk Bintuni. Mangrove di Papua mencapai luas 1,3 juta ha, sekitar sepertiga dari luas hutan bakau Indonesia.

Lingkungan fisik dan zonasi

Pandangan di atas dan di bawah air, dekat perakaran pohon bakau, Rhizophora sp.

Ketika suatu zat berbahaya/beracun telah mencemari permukaan tanah, maka ia dapat menguap, tersapu air hujan dan atau masuk ke dalam tanah. Pencemaran yang masuk ke dalam tanah kemudian terendap sebagai zat kimia beracun di tanah. Zat beracun di tanah tersebut dapat berdampak langsung kepada manusia ketika bersentuhan atau dapat mencemari air tanah dan udara di atasnya.

Dampak Pada kesehatan

Dampak pencemaran tanah terhadap kesehatan tergantung pada tipe polutan, jalur masuk ke dalam tubuh dan kerentanan populasi yang terkena. Kromium, berbagai macam pestisida dan herbisida merupakan bahan karsinogenik untuk semua populasi. Timbal sangat berbahaya pada anak-anak, karena dapat menyebabkan kerusakan otak, serta kerusakan ginjal pada seluruh populasi.

Paparan kronis (terus-menerus) terhadap benzena pada konsentrasi tertentu dapat meningkatkan kemungkinan terkena leukemia. Merkuri (air raksa) dan siklodiena dikenal dapat menyebabkan kerusakan ginjal, beberapa bahkan tidak dapat diobati. PCB dan siklodiena terkait pada keracunan hati. Organofosfat dan karmabat dapat dapat menyebabkan ganguan pada saraf otot. Berbagai pelarut yang mengandung klorin merangsang perubahan pada hati dan ginjal serta penurunan sistem saraf pusat. Terdapat beberapa macam dampak kesehatan yang tampak seperti sakit kepala, pusing, letih, iritasi mata dan ruam kulit untuk paparan bahan kimia yang disebut di atas. Yang jelas, pada dosis yang besar, pencemaran tanah dapat menyebabkan kematian.

Pencemaran tanah juga dapat memberikan dampak terhadap ekosistem^[1]. Perubahan kimiawi tanah yang radikal dapat timbul dari adanya bahan kimia beracun/berbahaya bahkan pada dosis yang rendah sekalipun. Perubahan ini dapat menyebabkan perubahan metabolisme dari mikroorganisme endemik dan antropoda yang hidup di lingkungan tanah tersebut. Akibatnya bahkan dapat memusnahkan beberapa spesies primer dari rantai makanan, yang dapat memberi akibat yang besar terhadap predator atau tingkatan lain dari rantai makanan tersebut. Bahkan jika efek kimia pada bentuk kehidupan terbawah tersebut rendah, bagian bawah piramida makanan dapat menelan bahan kimia asing yang lama-kelamaan akan terkonsentrasi pada makhluk-makhluk penghuni piramida atas. Banyak dari efek-efek ini terlihat pada saat ini, seperti konsentrasi DDT pada burung menyebabkan rapuhnya cangkang telur, meningkatnya tingkat kematian anakan dan kemungkinan hilangnya spesies tersebut.

Dampak pada pertanian terutama perubahan metabolisme tanaman yang pada akhirnya dapat menyebabkan penurunan hasil pertanian. Hal ini dapat menyebabkan dampak lanjutan pada konservasi tanaman di mana tanaman tidak mampu menahan lapisan tanah dari erosi. Beberapa bahan pencemar ini memiliki waktu paruh yang panjang dan pada kasus lain bahan-bahan kimia derivatif akan terbentuk dari bahan pencemar tanah utama.